Muncul jilid pertama yang memuat hasil suatu penelitian dari Pemerintah Kolonial Belanda mengenai hak-hak petani Jawa atas pemilikan tanah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kepemilikan tanah komunal oleh desa adalah hal yang umum di Jawa. Laporan itu juga menyimpulkan bahwa pemilikan komunal tidak selalu ada, melainkan sebenarnya adalah suatu penyelewengan dari apa yang semula merupakan pemilikan perorangan yang dapat diwariskan.

Thomas Stmaford Raffles dalam bukunya The History of Java menyebutkan bahwa petani Jawa pada waktu itu tidak tergantung pada tenaga buruh tetapi tenaga dari keluarganya sendiri. Ini dikarenakan untuk menghemat biaya produksi.

Terjadinya kesulitan untuk mendapatkan pekerja bebas, karena keinginan yang rendah dari kaum lelaki untuk bekerja sebagai tenaga upahan. Mereka lebih memilih untuk bekerja untuk dirinya sendiri sebagai petani.

Van den Bosch mendeklarasikan sistem baru yang nantinya dikenal sebagai cultuurstelsel. Dalam historiografi Indonesia, sistem ini juga disebut sebagai “sistem tanam” dan “kerja paksa”, yang membuat penduduk desa kehilangan tanah terbaik mereka karena diambil alih oleh perusahaan- perusahaan kolonial. Di samping itu penduduk desa juga dipaksa bekerja oleh para pejabat desa untuk memenuhi kuota yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Sistem ini didasari oleh kekosongan kas yang dialami oleh Negeri Belanda.

Pemerintah Kolonial menghapuskan tanam paksa. Ini dikarenakan tuntutan dari kaum Liberal dalam parlemen Belanda yang menginginkan masuknya pemodal swasta, khususnya dalam bidang perkebunan di wilayah Indonesia pada waktu itu. Setelah itu, muncul Undang- Undang Agraria (Agrarische Wet) pertama yang membuat semakin terbukanya wilayah Indonesia untuk perkebunan perorangan atau partikelir (investasi swasta) yang menggunakan tenaga kerja sewaan dan untuk penyewaan tanah dari petani secara besar- besaran.